2012, Tarakan Tidak Ada Penerimaan CPNS

Tarakan – ini kabar buruk bagi “penggemar” tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Tarakan. Walikota Tarakan H.Udin Hianggio memastikan tahun 2012 ini pemerintah kota Tarakan tidak melakukan perekrutan pegawai negeri melalui seleksi CONS formasi umum. Ini diketahui setelah pemerintah kota melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Organisasi melakukan koordinasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, sudah dua tahun Tarakan tak menerima pegawai negeri baru, setelah tahun 2011 lalu juga tak melaksanakan perekrutan CPNS baru.

     “Hasil konsultasi dan kesepakatan kita, untuk sementara tidak ada penerimaan PNS”, kata H.Udin Hianggio kemarin. Dikatakan Walikota, jika dilihat dari jumlah PNS yang ada di Tarakan, untuk saat ini kebutuhan PNS masih terbilang cukup dan tidak mendesak untuk dilakukan penambahan. Untuk itu, sumber daya pegawai yang ada jika dimaksimalkan tentu mampu untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang ada.

     “Minimal yang sudah ada lebih ditingkatkan kinerjanya”, kata walikota usai menghadiri pengambilan sumpah janji PNS dan penyerahan SK pengangkatan CPNS menjadi PNS 100 persen di lingkungan Pemkot Tarakan, kemarin.

     Jumlah PNS yang diangkat menjadi PNS murni kemarin sebanyak 465 orang. “Mudah-mudahan sumpah dan janji mereka ucapkan dapat mereka renungkan karena itu adalah janji kepada Tuhan dan kita yang menyaksikan”, kata Walikota lagi.

     Dia menegaskan, seorang pegawai negeri harus bisa menjadi teladan di tengah masyarakat, terutama dalam menjalankan tugas karena mereka adalah abdi Negara dan abdi masyarakat. Bukan masyarakat yang mengabdi kepada PNS. “Jangan pada waktu masih CPNS saja kerjanya bagus, tapi begitu jadi PNS timbul sifat-sifat malas. Ingat! Banyak orang yang ingin menjadi PNS tapi mereka tidak punya peluang dan kesempatan”, ujar Udin.

     Kepala BKD Tarakan Asmuni mengatakan, untuk tahun 2012 ini terkait adanya moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat berdasarkan SKB tiga Menteri memang seluruh daerah diharapkan menghitung kembali jumlah riil pegawai sesuai arahan SK Permenpan nomor 26 tahun 2010. Untuk Tarakan, pemkot sudah membentuk tim dan sampai saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Hasilnya nanti akan kita kirimkan ke Kementrian Pendayagunaan Aparattur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dijadikan bahan apakah daerah tersebut akan mendapat kuota PNS atau tidak.

     Penataan riil ini bertujuan untuk pendistribusian ulang penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan. “Data sudah kita kirim tinggal menunggu hasil perhitungan riil dari Kemenpan saja”, ujar Asmuni.

     Pemerintah pusat tidak akan memberikan kuota terlebih dulu kepada daerah sebelum daerah menghitung kembali kebutuhan riil PNS di daerah. “Kalau dulu kita mengirim kuota saja, tapi  kalau sekarang harus berdasarkan kebutuhan riil”, pungkasnya. Untuk diketahui, saat ini jumlah PNS di Tarakan sebanyak 3.925 orang.

PENSIUNAN PNS WIDYAISWARA DIRUGIKAN PP

     Dari Jakarta, pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, rupanya menyulitkan Widyaiswara utama dan madya. Lantaran tidak bisa mencapai angka kredit, banyak PNS yang memangku jabatan fungsional Widyaiswara utama akan pension dalam status menjalani hukuman berat. Yaitu dibebaskan dari jabatan fungsional Widyaiswara.

     “Pembebasan dari jabatan termasuk klasifikasi hukuman berat di PP 53 tahun 2010”, ungkap Ketua Umum Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) lalu Rusmiady di Jakarta, Rabu(4/1). Dia berharap regulasi tersebut ditinjau kembali karena kurang mempertimbangkan rasa keadilan. Terutama untuk sesame rumpun jabatan fungsional pengajar. Sebut saja Guru, Dosen, dan Widyaiswara.

     “Ketiga jabatan fungsional tersebut terdapat perbedaan regulasi. Jika Widyaiswara tidak dapat memenuhi KUM dalam lima tahun maka akan dikenakan sanksi pembebasan sementara dari jabatan. Sedangkan guru dan dosen tidak diberlakukan kebijakan itu”, tuturnya. Terhadap masalah ini, Lalu Rusmiady mengatakan perlu ditinjau ulang regulasi Widyaiswara yang ada. Disamping perlunya pembentukan Lembaga Sertifikasi Widyaiswara. “Jadi kalau ada Widyaiswara yang tidak kompeten berhentikan saja bukan hanya pembebasan jabatan” tegasnya.

Sumber : http://bkd.tarakankota.go.id/news280

3 responses

  1. Asyifa ifa lathifa

    Amiiiiiiin ya rabbal alamiiin…..

    30 Juli 2012 pukul 2:11 am

  2. saufa

    maav, apa informasi ini sudah pasti ya, krn beritanya masih simpang siur

    25 Juni 2012 pukul 1:53 am

    • Ya, mudah-mudahan tahun 2012 ini ada…

      6 Juli 2012 pukul 8:12 am